oleh

Kapolres Padangsidimpuan: Akan Ada Tersangka Baru Dugaan Korupsi APIL

Padangsidimpuan – Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Hilman Wijaya menegaskan bakal ada tersangka baru terkait dugaan korupsi alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL)-(lampu merah).

“Semua yang berkaitan dengan kasus itu bakal diseret,” tegas Hilman Wijaya, melansir tribratanews, Rabu, 1 Agustus 2018.

Hilman menjelaskan, tindakan penyelidikan tersebut mengacu kepada temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2015, tentang temuan penyelewengan anggaran pembangunan traffic light, yang ada di kawasan pos kota, tepatnya di Jalan Merdeka, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, atau yang biasa disebut Bundaran Alaman Bolak.

Kepolisian sudah mengantongi nama-nama yang bakal menyusul IH dan ABL. Ditanya tentang identitas yang bakal menyusul, Kapolres menegaskan, semua yang berkaitan dengan proyek tersebut.

”Kalau ABL dan IH kadis dan mantan kadis, tentunya ada sosok lain yang terlibat dalam kasus itu,” ujar Hilman.

Dia menegaskan, dirinya akan langsung menindak tegas oknum-oknum yang merugikan negara.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Kota Padangsidimpuan mengatakan, tersangka yang bakal bertambah itu adalah oknum yang dianggap ikut dalam proyek tersebut.

Dijelaskan, semua item pekerjaan dari proyek tersebut hampir semuanya melanggar aturan, seperti, sistem jaringan traffic light, sehingga sampai saat ini tidak bisa difungsikan.

”Pokoknya bakal ada bertambah,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, IH dan mantan kepala Dinas Perhubungan ABL, ditahan oleh penyidik Polres Kota Padangsidimpuan karena adanya dugaan korupsi alat pemberi isyarat lalu lintas (lampu merah).

Pihak kepolisian menahan IH karena diduga ikut serta dalam menghabiskan uang negara pada proyek pembangunan traffic light sebesar Rp500 juta tahun 2015.

Kendati kasus tersebut timbul pada saat ABL menjabat sebagai kepala dinas. Namun, IH diduga juga ikut menikmati sisa uang pembangunan lampu merah itu.

Diduga pembangunan traffic light tersebut tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan, sehingga terjadi penyimpangan anggaran dalam proses pembangunannya.

Penahanan IH dan ABL sudah melalui proses penyelidikan yang sah di mata hukum. Sejumlah saksi sudah dipanggil untuk melengkapi berkas-berkas dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara itu. (int)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed